MAJALENGKA – Polemik terkait keberadaan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat di Kabupaten Majalengka. Sejumlah warga menyampaikan keberatan setelah pembangunan dapur program tersebut berada terlalu dekat dengan kawasan rumah penduduk.
Warga menyebut lokasi dapur tidak ideal, karena aktivitas masak skala besar berpotensi menimbulkan asap, gangguan bau, limbah, hingga risiko kebakaran. Kondisi ini memunculkan keresahan karena jarak dapur dengan rumah warga dinilai tidak memenuhi standar keamanan.
Warga Nilai Pembangunan Tidak Transparan
Selain persoalan lokasi, warga juga menyoroti proses pendirian dapur MBG yang dinilai tidak melalui komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat setempat. Menurut mereka, pembangunan dilakukan secara terburu-buru tanpa adanya sosialisasi atau persetujuan warga terdampak.
Sejumlah warga bahkan menyatakan bahwa izin operasional dapur dinilai belum jelas, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah pembangunan sudah melalui prosedur resmi pemerintah.
Pengelola Program Angkat Suara
Merespons penolakan tersebut, pihak pengelola dapur MBG memastikan bahwa operasional program memiliki dasar hukum dan legalitas yang sah. Mereka menegaskan bahwa dapur dibuat untuk mendukung program nasional penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat, khususnya siswa sekolah.
Pihak yayasan menyebut penolakan muncul karena kesalahpahaman dan kurangnya penyampaian informasi sejak awal kepada warga. Namun, mereka tetap membuka ruang dialog agar persoalan dapat diselesaikan secara musyawarah.
Surat Keberatan Resmi Diajukan ke Pemerintah
Warga terdampak telah mengajukan keberatan secara resmi ke:
- Pemerintah Desa hingga Pemerintah Kabupaten
- DPRD Kabupaten Majalengka
- Dinas Perizinan dan Lingkungan Hidup
- Instansi teknis terkait standar keselamatan
Mereka meminta pemerintah turun langsung ke lokasi untuk melakukan evaluasi izin, tata ruang, serta analisis dampak lingkungan.
Harapan Warga: Program Tetap Jalan, Lokasi Diperbaiki
Menariknya, warga menegaskan bahwa mereka tidak menolak program MBG, tetapi hanya mempermasalahkan penempatan dapur yang dianggap tidak sesuai.
Menurut warga, program penyediaan makanan bergizi adalah hal baik, namun harus dijalankan dengan mempertimbangkan:
- Keselamatan warga
- Aturan zonasi
- Kelayakan bangunan
- Lingkungan sehat dan bebas gangguan
Jika evaluasi menemukan risiko tinggi, warga berharap dapur MBG dapat dipindahkan ke lokasi yang lebih sesuai.
Program Baik Perlu Perencanaan Matang
Kasus ini menunjukkan pentingnya keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fasilitas publik. Tanpa komunikasi serta kajian teknis yang benar, program pemerintah yang bertujuan membantu masyarakat justru bisa menimbulkan penolakan dan konflik sosial.
Hingga berita ini ditulis, proses mediasi dan verifikasi izin masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah daerah.
Kata Kunci SEO:
Penolakan dapur MBG Majalengka, Program Makan Bergizi Gratis, Warga protes dapur MBG, Berita Majalengka terbaru, fasilitas publik bermasalah, zonasi permukiman, izin lingkungan, dapur program pemerintah, polemik warga Majalengka.
Comment