Majalengka, 23 September 2025 — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka menegaskan kembali komitmennya dalam melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, verbal, maupun psikologis. Langkah ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan yang aman, ramah anak, dan bebas dari kekerasan berbasis gender.

Bupati Majalengka Drs. H. Eman Suherman, MM, menyerukan kepada masyarakat agar tidak takut dan tidak ragu melaporkan setiap dugaan kasus kekerasan yang terjadi di sekitar mereka. Seruan ini disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender bersama Irjen Pol (Purn.) Dr. Djuansih, yang digelar di Majalengka pada Selasa, 16 September 2025.

“Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya pelanggaran moral, tetapi juga tindak pidana. Masyarakat jangan diam. Laporkan setiap kejadian agar korban mendapatkan perlindungan dan pelaku dapat diproses hukum,” tegas Bupati Eman.

Tiga Hambatan Utama Korban Kekerasan untuk Melapor

Dalam paparannya, Bupati Eman mengungkapkan tiga faktor utama yang masih menjadi hambatan korban untuk berani melapor:

1. Kurangnya pengetahuan mengenai hak-hak korban dan jalur pelaporan resmi.
2. Rasa takut terhadap dampak sosial atau tekanan dari lingkungan sekitar.
3. Rasa malu, yang sering kali membuat korban memilih diam dan menutupi kejadian.

Untuk mengatasi hal ini, Pemkab Majalengka mendorong masyarakat agar lebih peduli dan proaktif melaporkan kasus kekerasan melalui saluran resmi seperti:

• Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Majalengka.
• Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga (DP3AKB) Kabupaten Majalengka.

Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Kunci Utama Pencegahan Kekerasan

Pemkab Majalengka optimistis bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat akan mampu menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Bupati Eman menegaskan, selain aspek hukum, kesadaran kolektif dan kepedulian sosial adalah fondasi utama dalam membangun budaya perlindungan. Ia menambahkan bahwa setiap warga memiliki peran penting untuk mencegah kekerasan tumbuh dalam diam dan ketakutan.

“Majalengka harus menjadi daerah yang aman bagi perempuan dan anak. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Langkah Strategis dan Kebijakan Perlindungan di Majalengka

Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, Pemkab Majalengka terus memperkuat berbagai kebijakan dan inisiatif, di antaranya:

• Meningkatkan regulasi lokal yang berpihak pada perlindungan perempuan dan anak.
• Mendorong literasi masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak agar tidak mudah menjadi korban.
• Membangun sistem pelaporan yang mudah diakses oleh korban dan masyarakat umum.
• Memberikan pendampingan psikologis dan hukum bagi korban kekerasan agar berani bersuara.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan serta memastikan setiap kasus kekerasan mendapatkan penanganan cepat dan tepat.

Majalengka Menuju Daerah Ramah Perempuan dan Anak

Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, Pemkab Majalengka bertekad menjadikan daerah ini sebagai kabupaten ramah perempuan dan anak, di mana setiap individu dapat hidup dengan aman dan bermartabat.

Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk menjadi pelapor, bukan penonton, ketika menemukan kasus kekerasan. Partisipasi aktif masyarakat diyakini mampu mencegah semakin banyak korban dan memastikan keadilan benar-benar ditegakkan.