DPRD Majalengka
Home » Berita » Dapur MBG di Nagarakembang Picu Penolakan, DPRD Majalengka Turun Tangan Lewat RDP Gabungan

Dapur MBG di Nagarakembang Picu Penolakan, DPRD Majalengka Turun Tangan Lewat RDP Gabungan

MAJALENGKA – Polemik keberadaan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Nagarakembang kembali memanas. Warga sekitar menyampaikan keberatan mereka secara langsung dalam rapat dengar pendapat (RDP) gabungan bersama Komisi I, III, dan IV DPRD Majalengka pada Jumat (14/11/2025).

Warga menilai pendirian dapur yang beroperasi dekat permukiman dan area konveksi itu berpotensi menimbulkan masalah, mulai dari asap masakan, kebisingan aktivitas produksi, hingga risiko kebakaran. Mereka menegaskan bahwa pembangunan dapur dilakukan tanpa komunikasi awal yang memadai dengan masyarakat.

Ketua Karang Taruna Himawa Nagarakembang mewakili warga dalam menyampaikan keresahan tersebut kepada para anggota dewan.

Dinas PMPTSP Akui Ada Kekurangan Perizinan

Sekretaris Dinas PMPTSP Majalengka, Johansyah, hadir dalam RDP dan mengakui bahwa proses perizinan dapur MBG belum sepenuhnya lengkap. Ia menyebut bahwa salah satu persyaratan penting, yakni sertifikat higienis dari Dinas Kesehatan, masih dalam proses.

Audiensi DPRD Majalengka Ricuh, Dinkes Tak Hadir dan LSM AKBAR Layangkan Protes Keras

Menurutnya, meski MBG merupakan program nasional, tidak berarti fasilitas pendukungnya boleh mengabaikan regulasi daerah. “Kami tetap berpegang pada aturan lokal. Perizinan harus lengkap agar warga tidak dirugikan,” ujarnya.

Johansyah juga menambahkan bahwa operasional dapur mengacu pada verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Satgas MBG.

DPRD Majalengka Siapkan Langkah Lanjutan

Ketua DPRD Majalengka, Didi Supriadi, menyambut baik aspirasi warga dan memastikan bahwa masalah ini akan ditindaklanjuti secara mendalam. DPRD berencana memanggil Satgas MBG untuk memberikan klarifikasi serta melakukan pengecekan langsung ke lokasi dapur agar permasalahan bisa diselesaikan secara objektif.

“Kami akan turun untuk melihat kondisi sebenarnya. Aspirasi warga harus didengar,” tegasnya.

Dapur MBG dan Koperasi Desa di Majalengka Disorot: Isu Perizinan dan Transparansi Menguat

Warga Klaim Tidak Menolak Program, Hanya Ingin Transparansi

Warga Nagarakembang menegaskan bahwa mereka tidak menolak manfaat dari program MBG. Namun mereka mempertanyakan etika pendirian dapur yang dianggap terburu-buru tanpa sosialisasi yang jelas dan tanpa memastikan keamanan lingkungan sekitar.

Kedekatan dapur dengan area konveksi juga menjadi perhatian khusus. Warga khawatir asap masakan dan aktivitas dapur berskala besar dapat mengganggu proses produksi serta kenyamanan lingkungan.

Rekomendasi Penyelesaian

Beberapa langkah yang disarankan agar polemik tidak terus berlarut:

Silaturahmi DPRD Jadi Kunci Penguatan Sinergi dan Aspirasi Masyarakat Daerah

  • Audit dan kelengkapan izin termasuk izin lingkungan dan higienis.
  • Pemasangan sistem pengelolaan asap, ventilasi, dan standar keamanan dapur.
  • Dialog rutin antara pemerintah, Satgas MBG, dan masyarakat sebelum pengoperasian fasilitas.
  • Transparansi prosedur agar tidak menimbulkan kecurigaan atau konflik sosial.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *