DPRD Majalengka
Home » Berita » Efisiensi Anggaran: DPRD Majalengka Stop Rapat Luar Kota dan Tekan Perjalanan Dinas Tahun 2025–2026

Efisiensi Anggaran: DPRD Majalengka Stop Rapat Luar Kota dan Tekan Perjalanan Dinas Tahun 2025–2026

MAJALENGKA — Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui DPRD resmi menerapkan kebijakan efisiensi anggaran untuk periode 2025–2026. Dalam kebijakan tersebut, perjalanan dinas dan agenda rapat luar kota menjadi dua pos anggaran yang mendapatkan pemangkasan signifikan. Hasilnya, DPRD Majalengka berhasil menghemat anggaran hingga Rp 11,6 miliar.

Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Majalengka, H. Didi Supriadi, sebagai langkah strategis menghadapi penyesuaian fiskal daerah akibat penurunan transfer dana dari pemerintah pusat.

“Efisiensi ini bukan sekadar kebijakan penghematan, tetapi bentuk tanggung jawab kami dalam menjaga neraca fiskal daerah agar tetap stabil,” kata Didi.

Rapat Diadakan di Kantor DPRD, Bukan Lagi di Luar Kota

Salah satu perubahan mencolok dalam pola kerja DPRD tahun ini adalah seluruh agenda rapat pembahasan APBD, evaluasi, hingga finalisasi anggaran kini dilakukan di kantor DPRD Majalengka.

Audiensi DPRD Majalengka Ricuh, Dinkes Tak Hadir dan LSM AKBAR Layangkan Protes Keras

Kebijakan tersebut ditempuh karena selama ini kegiatan rapat luar kota dinilai memakan anggaran operasional yang cukup besar.

Selain itu, perjalanan dinas ke berbagai kota kini diperketat dan hanya dilakukan dalam kondisi tertentu seperti pembahasan Peraturan Daerah (Perda) yang wajib dikonsultasikan secara langsung dengan kementerian atau lembaga pusat.

Efisiensi Dianggap Strategis dan Tepat Sasaran

Penghematan anggaran sebesar Rp 11,6 miliar dinilai sebagai langkah yang tepat, terlebih kondisi fiskal daerah masih menghadapi tantangan. Dengan kebijakan ini, DPRD berharap dapat mendorong penggunaan anggaran yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Langkah efisiensi ini juga dinilai mampu meningkatkan disiplin anggaran sekaligus menekan belanja kegiatan yang dianggap tidak mendesak.

Dapur MBG dan Koperasi Desa di Majalengka Disorot: Isu Perizinan dan Transparansi Menguat

Respons Publik dan Agenda Selanjutnya

Kebijakan efisiensi DPRD Majalengka mendapat perhatian publik. Masyarakat berharap penghematan ini tidak hanya berhenti pada pemangkasan anggaran, tetapi juga memberikan outcome yang jelas, terutama dalam peningkatan program pembangunan daerah dan pelayanan publik.

Kini, publik menanti bagaimana anggaran yang berhasil dihemat ini akan dialokasikan, apakah untuk sektor pendidikan, infrastruktur, kesehatan, atau peningkatan program strategis lainnya.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *