MAJALENGKA — Penolakan sebagian masyarakat terhadap sejumlah program pembangunan di Kabupaten Majalengka dinilai bukan semata karena substansi kebijakan, melainkan akibat kurang optimalnya komunikasi pemerintah kepada publik. Hal tersebut disampaikan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Majalengka dalam sebuah forum diskusi yang membahas keterbukaan informasi dan strategi komunikasi pembangunan.
ICMI menilai, program pembangunan yang telah dijalankan pemerintah daerah seharusnya dibarengi dengan penyampaian informasi yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami masyarakat. Tanpa hal tersebut, kebijakan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman hingga penolakan.
Pandangan itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Strategi Komunikasi Pembangunan untuk Keterbukaan Informasi Publik yang digelar di Gedung Kokardan Majalengka, Rabu (17/12/2025).
Pembangunan Tak Cukup Sekadar Berjalan
Ketua ICMI Majalengka, Dr. H. Diding Bajuri, M.Si, menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan harus diukur dari penerimaan masyarakat, bukan hanya dari capaian teknis dan administratif.
“Banyak program sudah berjalan, tetapi publik masih mempertanyakan bahkan menolak. Ini menunjukkan adanya jarak komunikasi antara pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, komunikasi yang baik sejak tahap perencanaan kebijakan akan membantu masyarakat memahami tujuan, manfaat, serta dampak jangka panjang pembangunan.
Strategi Informasi Perlu Diperkuat
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka, Irwan, ST, MM, menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya memperbaiki pola komunikasi publik, khususnya di tengah pesatnya arus informasi digital.
Menurut Irwan, keterbukaan informasi harus dibarengi dengan penyajian data yang akurat dan sesuai regulasi agar tidak menimbulkan disinformasi di masyarakat.
“Informasi yang disampaikan harus tepat, terukur, dan relevan. Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa terus ditingkatkan,” katanya.
Media dan Tokoh Lokal Berperan Penting
FGD tersebut turut melibatkan akademisi, tokoh masyarakat, jurnalis, serta penggiat media sosial. Salah satu narasumber, Dr. H. Nurhidayat, M.Pd, menekankan pentingnya pendekatan komunikasi yang humanis dan sesuai karakter sosial masyarakat Majalengka.
Peran media dinilai strategis dalam menjembatani informasi kebijakan agar tidak menimbulkan persepsi keliru di ruang publik.
Pemkab Siap Menyerap Aspirasi
Wakil Bupati Majalengka, Dena Muhammad Ramadhan, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Majalengka membuka ruang dialog seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan saran.
Ia menegaskan bahwa masukan dari publik merupakan bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah.
“Kami melihat kritik sebagai bagian dari kontrol sosial yang sehat. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan media menjadi fondasi penting pembangunan,” ujarnya.
Dorongan Transparansi dan Kepercayaan Publik
Melalui diskusi ini, ICMI Majalengka mendorong penguatan komunikasi pembangunan yang lebih transparan dan partisipatif. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempersempit jarak antara pemerintah dan masyarakat serta memastikan setiap kebijakan dipahami secara utuh.
Dengan komunikasi yang efektif, program pembangunan diharapkan tidak hanya terlaksana, tetapi juga memperoleh dukungan dan kepercayaan publik secara berkelanjutan.
Comment