Majalengka — Dorongan untuk memperkuat peran pesantren dalam pembangunan karakter masyarakat datang dari anggota DPRD Majalengka, Muh Fajar Shidik. Ia meminta Pemerintah Kabupaten Majalengka segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pesantren sebagai bentuk perhatian serius terhadap dunia pendidikan keagamaan.
Menurut Fajar, pesantren memiliki peran penting dalam membangun moral dan spiritual masyarakat. Karena itu, dibutuhkan lembaga pendukung di bawah pemerintah daerah yang bisa fokus membantu pembinaan dan pengembangan pesantren.
“Satgas Pesantren bisa menjadi wadah koordinasi antara pemerintah dan pesantren. Langkah ini juga sejalan dengan visi Bupati untuk memperkuat pendidikan berbasis nilai-nilai keagamaan,” ujar Fajar, Senin (13/10/2025).
Satgas Pesantren Diharapkan Perkuat Kolaborasi
Fajar menjelaskan, pembentukan Satgas Pesantren Majalengka bertujuan agar pemerintah dapat lebih cepat mengetahui kondisi di lapangan. Dengan begitu, kebutuhan pondok pesantren dapat ditangani secara tepat dan terukur.
“Selama ini banyak pesantren yang berkembang sendiri tanpa dukungan langsung dari pemerintah. Satgas ini nantinya bisa menjadi penghubung agar program bantuan dan pembinaan lebih merata,” jelasnya.
Ia menilai kehadiran Satgas juga bisa membuka peluang kolaborasi antara lembaga keagamaan, masyarakat, dan dunia usaha untuk mendukung pesantren secara berkelanjutan.
Pemerintah Didorong Lebih Hadir untuk Pesantren
Menurut Fajar, perhatian terhadap pesantren tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik semata. Pemerintah perlu memberikan dukungan kelembagaan, peningkatan kapasitas, dan pemberdayaan ekonomi santri agar pesantren dapat mandiri dan berkembang.
“Pesantren adalah aset sosial dan spiritual bagi Majalengka. Pemerintah daerah perlu menunjukkan perhatian lebih nyata agar keberadaan pesantren semakin kuat dan berdaya,” ucapnya.
Ia menambahkan, dengan Satgas Pesantren, pemerintah akan lebih mudah menyusun kebijakan yang berpihak pada lembaga pendidikan Islam dan para santri.
Tantangan di Lapangan
Fajar tidak menampik, pembentukan Satgas Pesantren akan menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan anggaran, sinkronisasi kebijakan antarinstansi, dan kebutuhan SDM yang memahami dunia pesantren.
Namun, ia optimistis tantangan itu bisa diatasi jika ada komitmen bersama antara DPRD dan Pemkab Majalengka.
“Kalau semua pihak punya komitmen, pembentukan Satgas Pesantren ini bisa segera terwujud dan hasilnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Fajar berharap Majalengka dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperkuat peran pesantren melalui kebijakan daerah yang terarah.
Comment